Dalam panggung kampanye akbar “Hajatan Rakyat” di Stadion Pakansari, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Ganjar Pranowo memperkenalkan sebuah skema ambisius bernama “satu keluarga miskin, satu sarjana”. Ini adalah pendekatan inovatif Ganjar untuk mengatasi kemelaratan melalui pembelajaran, sebuah visi yang menekankan pentingnya pendidikan sebagai jembatan menuju kesejahteraan. Ia percaya bahwa investasi pada kapasitas intelektual generasi muda adalah cara paling efektif untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi.

Ide untuk mengatasi kemiskinan melalui pembelajaran ini, menurut Ganjar, lahir dari pengalamannya melihat langsung kondisi masyarakat di berbagai daerah terpencil di Indonesia. Ia menyaksikan bahwa banyak keluarga yang terjebak dalam kemiskinan kronis karena keterbatasan akses terhadap pendidikan yang layak. Program “satu keluarga miskin, satu sarjana” dirancang untuk memberikan kesempatan kepada setidaknya satu anggota dari setiap rumah tangga prasejahtera untuk menempuh pendidikan tinggi hingga meraih gelar sarjana. Dengan bekal ilmu dan keterampilan, lulusan ini diharapkan dapat mengangkat ekonomi keluarganya dan menjadi agen perubahan di lingkungannya.

Implementasi program ini tidak akan berdiri sendiri. Ganjar juga menjanjikan integrasi dengan program KTP Sakti, sebuah inisiatif yang akan mengkonsolidasikan berbagai jenis kartu bantuan sosial menjadi satu kartu multifungsi. Hal ini bertujuan untuk memastikan penyaluran bantuan sosial yang lebih terarah, efisien, dan tepat sasaran kepada komunitas kurang mampu. Dengan demikian, dukungan finansial untuk pendidikan melalui pembelajaran akan dilengkapi dengan jaring pengaman sosial yang kuat, memberikan perlindungan dan kesempatan yang lebih besar bagi keluarga-keluarga yang membutuhkan.

Program “satu keluarga miskin, satu sarjana” yang berfokus pada pengentasan kemiskinan melalui pembelajaran ini telah mendapatkan respons positif dari berbagai kalangan. Banyak pihak melihatnya sebagai solusi jangka panjang yang berkelanjutan, alih-alih bantuan sesaat. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Bapak Dr. H. Dedi Supandi, M.Si., dalam sebuah forum diskusi di Bandung pada 18 Mei 2025, menyambut baik gagasan ini sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mengurangi angka kemiskinan ekstrem. Melalui komitmen terhadap pendidikan dan kesejahteraan sosial, Ganjar Pranowo optimis dapat mewujudkan Indonesia yang lebih adil dan sejahtera.

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) menempatkan peningkatan dan pemerataan pendidikan berkualitas sebagai prioritas utama dalam mewujudkan masa depan pendidikan Indonesia yang gemilang. Berbagai kebijakan dan program diluncurkan dengan tujuan untuk memastikan bahwa setiap anak bangsa, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, maupun geografis, memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu. Fokus pada kualitas yang merata ini dianggap krusial untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing global.

Salah satu langkah strategis Mendikbudristek dalam meningkatkan kualitas pembelajaran secara merata adalah melalui penguatan kurikulum dan metode pembelajaran. Implementasi Kurikulum Merdeka secara bertahap di berbagai jenjang pendidikan diharapkan dapat memberikan fleksibilitas bagi guru untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan dan karakteristik siswa. Pada tanggal 15 Februari 2025, dalam sebuah seminar pendidikan di Jakarta, Mendikbudristek menyampaikan bahwa Kurikulum Merdeka dirancang untuk mendorong pembelajaran yang lebih mendalam, relevan, dan menyenangkan bagi siswa di seluruh Indonesia.

Selain kurikulum, pemerataan kualitas guru juga menjadi fokus utama. Mendikbudristek menyadari bahwa guru adalah garda terdepan dalam proses pendidikan. Oleh karena itu, berbagai upaya terus dilakukan untuk meningkatkan kompetensi guru melalui program pelatihan dan pengembangan profesional yang berkelanjutan. Selain itu, insentif khusus juga diberikan kepada guru-guru yang bersedia bertugas di daerah-daerah terpencil sebagai upaya untuk mengatasi disparitas kualitas tenaga pendidik antar wilayah. Data dari Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) per Maret 2025 menunjukkan adanya peningkatan partisipasi guru dalam program pengembangan kompetensi di luar pulau Jawa.

Pemanfaatan teknologi dalam pendidikan juga menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan. Mendikbudristek mendorong pemanfaatan platform digital untuk pembelajaran jarak jauh dan penyediaan sumber belajar yang berkualitas secara daring. Program seperti “Belajar dari Rumah” yang diimplementasikan selama pandemi menunjukkan potensi teknologi dalam menjangkau siswa di seluruh Indonesia, termasuk di daerah-daerah yang sulit dijangkau secara fisik. Pengembangan konten-konten pembelajaran digital yang menarik dan interaktif terus dilakukan untuk mendukung proses belajar mengajar yang lebih efektif.

Dengan fokus yang kuat pada kualitas yang merata, Mendikbudristek berupaya untuk membangun fondasi pendidikan yang kuat dan inklusif bagi masa depan Indonesia. Melalui penguatan kurikulum, pemerataan kualitas guru, dan pemanfaatan teknologi, diharapkan kesenjangan dalam dunia pendidikan dapat semakin dipersempit, sehingga setiap anak bangsa memiliki kesempatan yang sama untuk meraih cita-citanya dan berkontribusi bagi kemajuan negara.

Dalam upaya membangun SDM unggul yang siap bersaing di pasar kerja global, Wakil Ketua MPR RI memacu revolusi di sektor Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Transformasi ini menjadi kunci strategis untuk menekan angka pengangguran lulusan SMK dan menciptakan tenaga kerja terampil yang relevan dengan kebutuhan industri. Revolusi ini bukan hanya tentang perubahan kurikulum, tetapi juga tentang perubahan fundamental dalam cara membangun SDM unggul melalui pendidikan vokasi.

Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, secara spesifik menekankan bahwa SMK memiliki potensi besar sebagai pencetak tenaga kerja. Namun, potensi ini belum sepenuhnya termanfaatkan karena adanya ketidaksesuaian antara kompetensi lulusan dengan tuntutan dunia kerja. Oleh karena itu, diperlukan “revolusi” dalam sistem SMK yang fokus pada peningkatan kualitas dan relevansi. Target utamanya adalah agar lulusan SMK tidak lagi menjadi penyumbang angka pengangguran, melainkan menjadi solusi bagi kebutuhan tenaga kerja industri.

Salah satu pilar utama dalam revolusi SMK ini adalah penguatan program “link and match” yang nyata dengan dunia usaha dan industri (DUDI). Kolaborasi ini harus melampaui sekadar kunjungan atau magang singkat. DUDI diharapkan terlibat aktif dalam perancangan kurikulum, penyediaan fasilitas praktik yang mutakhir, hingga penempatan lulusan. Misalnya, sejak pertengahan tahun 2024, beberapa SMK telah mengadopsi model teaching factory di mana proses pembelajaran menyerupai lingkungan kerja industri sesungguhnya, didukung oleh peralatan dan supervisi dari pihak industri.

Selain itu, membangun SDM unggul juga memerlukan perhatian pada pengembangan soft skill dan karakter siswa. Kemampuan beradaptasi, berpikir kritis, komunikasi yang efektif, dan etos kerja profesional adalah atribut yang sangat dicari oleh perusahaan. Kurikulum SMK harus mengintegrasikan pengembangan keterampilan ini secara holistik, di samping penguasaan kompetensi teknis. Ini akan menghasilkan lulusan yang tidak hanya cakap secara keilmuan, tetapi juga siap menghadapi tantangan sosial dan profesional.

Dukungan pemerintah juga vital dalam memacu revolusi ini. Alokasi anggaran yang memadai, kebijakan yang mempermudah kolaborasi dengan industri, serta insentif bagi perusahaan yang bersedia berinvestasi dalam pendidikan vokasi menjadi sangat penting. Dengan membangun SDM unggul melalui revolusi SMK, Indonesia akan memiliki angkatan kerja yang lebih kompetitif dan produktif, siap mengisi berbagai posisi strategis di era industri 4.0. Inisiatif ini adalah langkah konkret untuk mewujudkan Indonesia yang lebih maju dan sejahtera di masa depan, mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.