Fenomena kekerasan jalanan kelompok remaja bersenjata di daerah istimewa Yogyakarta telah berkembang menjadi isu sosial pelik yang mencederai kenyamanan ruang publik kota budaya. Pendekatan konvensional yang mengandalkan tindakan represif aparat kepolisian terbukti belum mampu menyelesaikan masalah kriminalitas anak di bawah umur ini secara tuntas. Agenda Pencegahan Klitih Jogja melalui kacamata sosiologi hukum pidana kini menempati posisi sentral sebagai solusi alternatif jangka panjang yang paling rasional untuk diimplementasikan. Kajian sosiologis menegaskan bahwa perilaku menyimpang jalanan ini tidak lahir dari ruang hampa, melainkan akibat disfungsi institusi sosial primer.

Kajian sosiologi hukum memandang bahwa perilaku menyimpang ini tidak lahir dari ruang hampa, melainkan manifestasi dari disfungsi institusi sosial terkecil, yaitu lingkungan keluarga. Agenda Pencegahan Klitih Jogja harus dimulai dari rekonstruksi pola asuh orang tua yang sering kali abai terhadap perubahan perilaku dan lingkaran pertemanan anak-anak mereka di luar rumah. Banyak pelaku kekerasan jalanan ini merupakan remaja yang mengalami krisis identitas, kurang mendapatkan apresiasi di sekolah, lalu mencari legitimasi kelompok melalui ritual inisiasi geng remaja yang destruktif.

Faktor penegakan hukum juga memegang peranan krusial dalam memberikan efek jera sekaligus ruang rehabilitasi yang humanis bagi anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Kebijakan Pencegahan Klitih Jogja dituntut untuk menyelaraskan aturan di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dengan asas keadilan restoratif (restorative justice) demi masa depan sang anak. Pemberian sanksi kerja sosial atau penempatan di balai rehabilitasi remaja dinilai jauh lebih produktif dalam memulihkan kondisi psikologis pelaku dibandingkan dengan kurungan penjara dewasa yang berisiko memperburuk perilaku kriminal mereka.

Selain peran keluarga dan aparat hukum, keterlibatan komunitas lokal dan lingkungan sekolah sangat menentukan keberhasilan sterilisasi jalanan dari aksi kekerasan malam hari. Program Pencegahan Klitih Jogja berbasis komunitas dapat diwujudkan melalui pengaktifan kembali sistem pos ronda warga serta patroli bersama pada jam-jam rawan menjelang dini hari. Pihak sekolah juga wajib memperbanyak ruang berekspresi yang positif melalui kegiatan ekstrakurikuler seni, olahraga, dan organisasi kreatif guna mengalihkan energi berlebih para remaja ke arah yang konstruktif.

Pemerintah daerah bersama dengan tokoh masyarakat harus berkomitmen penuh dalam merumuskan regulasi komprehensif yang membatasi mobilitas remaja di luar rumah tanpa pendampingan pada malam hari. Sosialisasi hukum mengenai dampak hukum membawa senjata tajam di tempat umum perlu digencarkan hingga ke tingkat rukun tetangga secara masif. Melalui keterpaduan langkah antara sosiologi keluarga, penegakan hukum yang adil, dan pengawasan ketat komunitas, program Pencegahan Klitih Jogja diharapkan mampu mengembalikan kedamaian dan kenyamanan kota budaya ini bagi seluruh warganya.