Sejak diluncurkan secara nasional, Kurikulum Merdeka (IKM) telah memunculkan perdebatan hangat, terutama mengenai implementasinya di jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP), khususnya bagi siswa Kelas VII yang baru beradaptasi. Pertanyaan utama yang sering muncul adalah: Benarkah Kurikulum Merdeka telah membongkar mitos pendidikan yang kaku dan benar-benar memberikan kebebasan bagi siswa untuk belajar sesuai minat mereka? Membongkar mitos kebebasan ini memerlukan analisis mendalam tentang konsep dasar kurikulum, terutama dalam konteks Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) yang menjadi tulang punggungnya. Pada awal Tahun Ajaran 2024/2025, data dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menunjukkan bahwa 85% SMP di Pulau Jawa telah mengimplementasikan Kurikulum Merdeka secara penuh, namun pemahaman akan ‘kebebasan’ ini masih bervariasi.

Inti dari Kurikulum Merdeka adalah diferensiasi dan fleksibilitas. Diferensiasi berarti guru harus mampu menyesuaikan metode, konten, dan bahkan hasil belajar dengan kebutuhan spesifik masing-masing siswa. Bagi siswa Kelas VII, ini berarti mereka tidak lagi dipaksa menelan semua materi dengan cara yang seragam. Sebagai contoh, dalam pelajaran IPA, siswa yang tertarik pada Biologi mungkin memilih proyek penelitian tentang ekosistem lokal, sementara yang lain mungkin memilih membuat simulasi digital untuk materi Fisika. Kebebasan ini tampak nyata pada alokasi waktu sekitar 20-30% jam pelajaran yang didedikasikan untuk P5. Program P5, yang berfokus pada tema-tema seperti Kewirausahaan, Gaya Hidup Berkelanjutan, atau Kebhinekaan Global, bertujuan untuk mengembangkan karakter dan keterampilan soft skill alih-alih hanya menguji pengetahuan kognitif.

Namun, di lapangan, membongkar mitos kebebasan sejati menghadapi tantangan serius. Kebebasan yang ditawarkan Kurikulum Merdeka sering kali diartikan sebagai kebebasan memilih, padahal esensinya adalah kebebasan dalam bereksplorasi dan berkreasi. Guru SMP dihadapkan pada tugas berat untuk merancang pembelajaran yang mengakomodasi berbagai kebutuhan siswa tanpa kehilangan capaian pembelajaran yang telah ditetapkan. Ibu Siti Aisyah, M.Pd., seorang Koordinator Kurikulum di SMP Swasta Harapan Bangsa, Tangerang Selatan, mengakui pada konferensi pendidikan tanggal 15 Oktober 2025 bahwa tantangan terbesar adalah mengubah pola pikir guru dari ‘penyampai materi’ menjadi ‘fasilitator’. Selain itu, dukungan sarana dan prasarana sekolah juga menjadi faktor penentu; sekolah yang minim sumber daya mungkin kesulitan menawarkan variasi proyek yang benar-benar membebaskan eksplorasi siswa.

Oleh karena itu, kesimpulannya, Kurikulum Merdeka memang menawarkan kerangka kebebasan yang lebih luas dibandingkan kurikulum sebelumnya, terutama melalui skema P5 dan fokus pada kompetensi, bukan hanya konten. Namun, kebebasan ini tidak bersifat mutlak atau instan. Kebebasan belajar bagi siswa Kelas VII sangat bergantung pada kesiapan dan kreativitas guru dalam merancang modul ajar, serta komitmen sekolah untuk menyediakan ekosistem belajar yang suportif. Keberhasilan Kurikulum Merdeka dalam membongkar mitos pendidikan yang mengekang akan terlihat dalam jangka panjang, ketika siswa lulus dengan karakter yang kuat, kemampuan berpikir kritis yang terasah, dan portofolio proyek yang autentik, bukan sekadar nilai ujian.