Program Sekolah Gratis, khususnya penghapusan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) di SMA Negeri, sering menjadi Polemik SPP hangat di Indonesia. Tujuannya mulia: menjamin akses pendidikan yang adil dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat, sesuai amanat konstitusi. Namun, implementasinya menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait ketersediaan dan keberlanjutan sumber pendanaan.
Efektivitas kebijakan SPP gratis terlihat dari meningkatnya angka partisipasi kasar (APK) di jenjang SMA. Beban biaya pendidikan yang berkurang signifikan, atau bahkan hilang, mendorong keluarga kurang mampu untuk menyekolahkan anak mereka. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan struktural. Keberhasilan program ini bergantung pada komitmen anggaran daerah dan pusat.
Namun, implementasi kebijakan ini kerap memunculkan Polemik SPP baru di tingkat sekolah. Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) dan dana lainnya seringkali tidak mencukupi untuk menutupi seluruh kebutuhan operasional sekolah, seperti biaya listrik, air, perawatan, dan honorarium guru honorer. Kesenjangan ini memaksa sekolah mencari dana alternatif.
Tantangan utama adalah variasi kebutuhan dan kualitas sekolah di berbagai daerah. Sekolah di wilayah terpencil atau yang berstatus favorit memiliki kebutuhan operasional yang berbeda. Ketika sumber pendanaan terpusat dan disamaratakan, kualitas pendidikan di sekolah unggulan berisiko menurun, sementara sekolah di daerah tertinggal tetap berjuang.
Timbulnya iuran atau pungutan lain yang “disamarkan” adalah dampak lain dari kebijakan ini, menciptakan Polemik SPP di masyarakat. Sekolah berupaya menutupi kekurangan dana operasional, sementara orang tua merasa dibebani lagi. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana menjadi sangat penting untuk menghindari praktik pungutan liar (pungli) dan menjaga kepercayaan publik.
Pemerintah perlu menyusun formula pendanaan yang lebih adil dan berbasis kebutuhan riil sekolah, bukan hanya berorientasi pada jumlah siswa. Perlu adanya pengawasan ketat dan mekanisme pelaporan yang jelas agar dana yang dialokasikan benar-benar digunakan untuk peningkatan mutu. Solusi jangka panjang ini adalah Polemik SPP yang harus dituntaskan.
Keberhasilan program SPP gratis tidak hanya diukur dari nol rupiah iuran bulanan, tetapi dari peningkatan mutu lulusan yang dihasilkan. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, sekolah, dan masyarakat. Evaluasi berkala yang melibatkan semua pemangku kepentingan sangat krusial untuk memastikan bahwa tujuan pemerataan kualitas pendidikan tercapai.
Mengatasi Polemik SPP ini menuntut revisi komprehensif pada sistem pendanaan pendidikan. Peningkatan alokasi dana secara proporsional dan transparan, serta pelatihan manajemen keuangan bagi kepala sekolah, adalah langkah mendesak. Pendidikan adalah investasi masa depan bangsa, sehingga keberlanjutan dan kualitasnya harus menjadi prioritas utama.