Membangun sistem pendidikan yang inklusif merupakan mandat undang-undang yang harus dipenuhi oleh setiap daerah, namun kenyataan di lapangan seringkali menunjukkan jurang pemisah yang lebar. Di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, laporan mengenai kondisi fasilitas disabilitas di sejumlah sekolah negeri di Bantul masih menjadi catatan merah bagi para aktivis kemanusiaan. Banyak gedung sekolah yang dibangun dengan arsitektur lama belum memiliki akses ramah bagi pengguna kursi roda, seperti ketiadaan jalur landai (ramp) atau toilet khusus yang memadai bagi siswa berkebutuhan khusus.

Ketiadaan dukungan infrastruktur ini memaksa siswa dengan keterbatasan fisik untuk bergantung sepenuhnya pada bantuan orang lain dalam mobilitas harian mereka di sekolah. Masalah fasilitas disabilitas yang minim ini secara tidak langsung menciptakan hambatan psikologis bagi anak-anak tersebut, membuat mereka merasa tidak mandiri dan terisolasi dari lingkungan pergaulan teman sebaya. Pendidikan inklusif seharusnya bukan hanya soal menerima siswa berkebutuhan khusus di kelas reguler, tetapi juga menjamin bahwa mereka dapat beraktivitas dengan aman dan nyaman tanpa hambatan fisik yang berarti.

Pemerintah daerah perlu melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh bangunan sekolah negeri untuk mengidentifikasi kebutuhan mendesak terkait fasilitas disabilitas. Seringkali, anggaran perbaikan gedung lebih banyak dialokasikan untuk estetika atau penambahan ruang kelas baru, sementara aspek aksesibilitas dianggap sebagai urusan sekunder. Padahal, menyediakan ubin pemandu (guiding block) bagi penyandang tunanetra atau menyesuaikan tinggi wastafel adalah langkah kecil yang memberikan dampak kemandirian yang besar bagi para siswa yang memiliki kebutuhan berbeda tersebut.

Selain pembangunan fisik, pemahaman staf pengajar mengenai cara berinteraksi dan mendukung siswa dengan fasilitas disabilitas yang terbatas juga perlu ditingkatkan. Perubahan paradigma sangat dibutuhkan agar penyandang disabilitas tidak dipandang sebagai beban, melainkan sebagai individu yang memiliki hak setara untuk berkembang. Kurangnya anggaran seringkali menjadi alasan klasik, namun dengan skala prioritas yang tepat, renovasi bertahap bisa dilakukan mulai dari titik-titik krusial seperti pintu masuk utama, perpustakaan, dan sarana sanitasi sekolah. pembangunan sekolah baru di Bantul wajib menyertakan standar desain universal sejak dalam tahap perencanaan.