Angka putus sekolah (Drop Out atau DO) di kalangan masyarakat marginal masih menjadi isu pelik yang menghambat pembangunan sumber daya manusia. Untuk mengatasi masalah struktural ini, pemerintah meluncurkan program khusus bertajuk Stop Drop Out. Inisiatif ini dirancang untuk mengatasi akar penyebab DO, mulai dari kesulitan ekonomi, pernikahan usia dini, hingga kurangnya kesadaran akan pentingnya pendidikan, memastikan setiap anak memiliki kesempatan untuk menyelesaikan wajib belajar.
Pendekatan program Stop Drop Out bersifat komprehensif, tidak hanya memberikan bantuan finansial. Bantuan yang diberikan mencakup subsidi biaya pendidikan, seragam, dan transportasi. Namun, aspek terpenting adalah intervensi sosial dan psikologis. Tim pendamping dari dinas sosial dan pendidikan bekerja sama untuk melakukan kunjungan rumah, memberikan motivasi kepada siswa dan orang tua.
Salah satu fokus utama program Stop Drop Out adalah reintegrasi siswa yang sudah terlanjur putus sekolah. Ini melibatkan penawaran program kesetaraan seperti Paket A, B, dan C, yang disesuaikan dengan jadwal dan kondisi kehidupan masyarakat marginal. Fleksibilitas ini memastikan bahwa hambatan waktu kerja atau tanggung jawab keluarga tidak lagi menjadi alasan utama untuk tidak melanjutkan pendidikan.
Untuk mengatasi kesulitan ekonomi yang sering menjadi penyebab utama, program Stop Drop Out berkolaborasi dengan inisiatif pemberdayaan ekonomi keluarga. Ketika orang tua memiliki sumber pendapatan yang lebih stabil, tekanan bagi anak untuk bekerja dan meninggalkan bangku sekolah akan berkurang secara signifikan. Ini adalah investasi jangka panjang, menghubungkan pendidikan dengan kesejahteraan ekonomi keluarga.
Stop Drop Out juga menargetkan isu pernikahan usia dini, yang sering kali memaksa remaja putri meninggalkan sekolah. Program ini bekerja sama dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat untuk meningkatkan kesadaran akan dampak negatif pernikahan dini terhadap masa depan anak. Melalui edukasi kesehatan reproduksi dan hukum, anak-anak didorong untuk memprioritaskan pendidikan mereka.
Keberhasilan program ini sangat bergantung pada peran aktif Bhabinkamtibmas dan kepala desa sebagai garda terdepan di tingkat komunitas. Mereka bertugas mendeteksi dini anak-anak yang berpotensi putus sekolah dan menghubungkan mereka dengan bantuan yang tersedia. Jejaring sosial ini memastikan bahwa tidak ada kasus DO yang luput dari perhatian pemerintah setempat.
Aspek monitoring dan evaluasi menjadi krusial. Pemerintah menggunakan data terperinci untuk melacak kemajuan siswa yang menerima bantuan. Jika seorang siswa kembali menunjukkan tanda-tanda DO, tim intervensi dapat segera bertindak. Data ini juga digunakan untuk mengevaluasi efektivitas program di berbagai wilayah.